Upaya Kurangi Angka Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Gianyar Tandatangani MoU Program BIE-D dengan APKASI dan YPAN

Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Gianyar Menandatangani MoU Program BIE-D Bersama APKASI dan YPAN

Gianyar –
Penjabat Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa, secara terbuka mengungkapkan adanya penurunan pada kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gianyar. Ia menyatakan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan dan sedang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, salah satunya melalui penyediaan beasiswa pendidikan.

Dengan demikian, I Dewa Tagel Wirasa menyambut baik kesempatan untuk melakukan audiensi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN). Salah satu agenda penting dalam audiensi yang berlangsung pada Senin (21/10) adalah penandatanganan nota kesepahaman untuk Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah (BIE-D).

Program BIE-D bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan APKASI menjadi main resource bagi banyak lembaga dalam memahami perkembangan dan kemajuan daerah di seluruh nusantara.

Dr. Ida Ayu Ketut Surya Adnyani, SE., MAP., selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, berharap bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gianyar, Bali.

Staf Ahli APKASI di bidang Pendidikan, Dr. Himmatul Hasanah, MP., mengungkapkan bahwa ribuan mahasiswa telah merasakan manfaat dari program BIE-D. Terdapat tiga program yang ditawarkan, yaitu Program Reguler, Program Beasiswa Luar Negeri, dan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Dr. Himmatul Hasanah menambahkan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah, sehingga partisipasi dari semua pihak terkait menjadi sangat penting. “APKASI akan terus berupaya membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan para pemangku kepentingan agar program BIE-D bisa dilaksanakan sesuai dengan visi pendidikan nasional,” jelas Himmatul Hasanah.